Mantan Kepala Seksi Umum Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan II, Rafael Alun Trisambodo, duduk di ruang tunggu sebelum menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, pada Rabu (1/3/2023).
Kementerian Keuangan memecat mantan pejabat Direktorat Pajak Rafael Alun Trisambodo (RAT) setelah audit internal menemukan dia menyembunyikan properti dan gagal membayar pajak.
Menteri Keuangan Sri Mulyani disebut telah menyetujui pemecatan Rafael meski surat pemecatannya baru akan keluar dalam beberapa hari. Dengan ini, Anda tidak akan mendapatkan uang pensiun.
“Irjen merekomendasikan untuk memecat Saudara RAT. Usulannya sudah dikabulkan, Menteri sudah menyetujuinya,” kata Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan Awan Nurmawan Nuh dalam konferensi pers pada Rabu (08/03) yang dihadiri jurnalis BBC News Indonesia Nicky Widadio.
Awan menjelaskan, dalam pemeriksaan harta Rafael, tim Kemenkeu menemukan beberapa harta karun yang belum didukung bukti kepemilikan yang otentik.
Tim juga menemukan bahwa Rafael tidak sepenuhnya melaporkan kekayaan dalam bentuk uang tunai dan bangunan.
“Beberapa aset itu atas nama pihak afiliasi: orang tua, saudara kandung, saudara kandung, teman,” kata Awan.
Sementara itu, penyelidikan atas dugaan penipuan juga menemukan bahwa Rafael telah terbukti gagal menunjukkan integritas dengan gagal melakukan Laporan Barang Milik Penyelenggara Negara (LHKPN) dengan benar.
“Tidak mematuhi pengajuan dan pembayaran pajak, serta memiliki gaya hidup pribadi dan keluarga yang tidak sesuai dengan prinsip kepemilikan dan kecukupan sebagai ASN,” kata Awan.
Selain melacak kekayaan pribadi Rafael, Kemenkeu melalui Dirjen Pajak juga memeriksa enam perusahaan dan seorang penasihat pajak terkait mantan pejabat Eselon III tersebut. Rafael diduga memiliki saham di perusahaan dan penasihat pajak.
“RAT perusahaan kami sedang memeriksa kontrol kepatuhan. Kami sudah mengeluarkan perintah pemeriksaan,” kata Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo dalam konferensi pers yang sama.
Tinjauan ini merupakan pengembangan dari ujian LHKPN yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Kekayaan Rafael disorot publik menyusul kasus pelecehan seksual terhadap putranya, Mario Dandy Satriyo. Mario melecehkan D yang berusia 17 tahun dan membuatnya koma. Mario saat ini ditahan Polda Metro Selatan.
Irjen Kemenkeu Awan Nurmawan mengatakan, Rafael melaporkan tidak ada kekayaan berupa uang tunai dan bangunan.
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah menghentikan aliran dana dari puluhan rekening terkait Rafael dengan nilai transaksi ratusan miliar rupee.
Kehebohan seputar kasus Rafael menambah tekanan pada Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk mengawasi properti yang tidak wajar dari bawahannya.
Irjen Kemenkeu Awan Nurmawan Nuh mengatakan, pihaknya mulai melakukan pemanggilan kepada 69 karyawan yang tidak melaporkan asetnya secara lengkap di LHKPN. Sejauh ini, 10 orang telah dipanggil dan diperiksa.
Profil karyawan ini ditandai dengan warna merah, yang berarti “berisiko,” menurut sistem pelaporan kekayaan analitis Kementerian Keuangan pada tahun 2020 dan 2021.
“Jadi kami mulai memanggil karyawan itu mulai Senin. Rencana target, dua minggu, akan kita selesaikan, tapi kita akan lihat dinamikanya seperti apa,” kata Awan.
Ia menegaskan, jika ditemukan pelanggaran yang dilakukan, karyawan berisiko dikenakan sanksi disiplin.
Laporan 69 pegawai tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator Polhukam Mahfud MD, yang juga Ketua Tim Pengendalian Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Laporan itu ia sampaikan berdasarkan data PPATK.
Mahfud juga mengungkapkan, ada transaksi janggal senilai Rp 300 miliar yang sebagian besar berada di Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai.
Terkait transaksi janggal itu, Awan mengaku belum menerima informasi apapun dan berjanji akan memverifikasinya.
“Sejauh ini, saya tidak tahu, saya belum menerima informasi apa pun. Tapi kami akan memeriksanya. Sebenarnya masalahnya sudah diketahui di berita, tapi nanti akan kita cek,” kata Awan.
KPK luncurkan penyelidikan terhadap ‘geng fiskal’ Rafael
Beberapa pakar hukum bidang pencucian uang memberikan petunjuk tentang bukti dan sumber daya hukum yang dapat digunakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menangkap Rafael Alun Trisambodo.
Sebelumnya, KPK mulai menyelidiki dugaan korupsi pejabat pajak Rafael, yang dikatakannya melibatkan “geng” pegawai pajak.
Dari sederet fakta yang diungkap KPK, kejanggalan terlihat dalam laporan harta Rafael. PPATK telah mengambil langkah-langkah untuk menghentikan aliran dana dari puluhan rekening terkait Rafael dengan nilai transaksi ratusan miliar rupee.
Sementara itu, seorang penasihat pajak mengatakan gerombolan jaksa penuntut sulit dideteksi di lapangan, “karena mereka berdua menyimpan rahasia.”
Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pahala Nainggolan, memberikan siaran pers pemeriksaan mantan Kepala Bagian Umum Kantor Wilayah II DJP Jakarta Selatan, Rafael Alun Trisambodo, di Gedung KPK, Jakarta, pada Rabu (1/3/2023).
Juru bicara KPK Ali Fikri mengumumkan telah memulai penyelidikan atas dugaan korupsi pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo.
“Disepakati bahwa sehubungan dengan pemeriksaan LHKPN RAT, memang benar saat ini sudah diperbarui ke tahap penyidikan,” kata Ali Fikri kepada wartawan, Selasa (07/03).
Langkah ini diambil setelah KPK memeriksa LHKPN milik Rafael Alun Trisambodo yang dinilai tidak sesuai dengan profilnya. LHKPN yang diterbitkan KPK pada 2022 menunjukkan kekayaan Rafael sebesar Rp 56,1 miliar.
Dalam hasil pemeriksaan LHKPN, Rafael, deputi pencegahan KPK Pahala Nainggolan, mengatakan ada dua mantan pejabat pajak yang terlibat dalam apa yang disebut “geng.”
“Petugas pajaknya [Rafael] juga sama. Itu geng, memang ada,” kata Pahala kepada wartawan, Selasa (07/03).
Dalam pernyataan sebelumnya, Pahala mengatakan bahwa dalam menyamarkan kekayaan, Rafael diduga menggunakan cara untuk menggunakan nama orang lain dari apa yang disebut nominee dalam kasus pencucian uang.
Nominee yang dikenal sebagai penasihat pajak, serta geng, salah satunya diketahui berada di luar negeri.
“Jadi kita sudah tahu namanya siapa, konsultannya apa, kita sudah bertukar data, apa yang kita dapat dan apa yang PPATK dapat,” kata Pahala.
Dalam langkah terbaru, PPATK disebut telah menghentikan sementara aliran 40 akun Rafael, keluarganya, dan pihak-pihak terkait. Nilai transaksi rekening tersebut ditengarai mencapai Rp 500 miliar.
Perbedaan Kekayaan dan Laporan Kekayaan Raphael
Mantan Kepala Seksi Umum Kantor Wilayah II DJP Jakarta Selatan, Rafael Alun Trisambodo, duduk di ruang tunggu sebelum menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, pada Rabu (01/03)
Sebelumnya, dalam pemeriksaan LHKPN Rafael, KPK juga menemukan sejumlah dugaan penyamaran kekayaan. Temuan meliputi:
- Mobil Rubicon yang digunakan Mario Dandy Satrio atas nama orang lain yang tinggal di sebuah gang di wilayah Jakarta Selatan.
- Harley Davidson yang digunakan Mario Dandy Satrio diketahui tanpa surat resmi.
- Rumah mewah di Manado atas nama istri Rafael itu hanya dikenakan pajak Rp 326.000.
- KPK menerima laporan penyimpangan properti dari Rafael pada 2012
- Rafael masuk daftar merah resmi (berisiko tinggi properti bermasalah) di Kementerian Keuangan
Bagaimana kompleksitas penanganan harta Raphael?
Karyawan melayani wajib pajak yang akan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan (SPT) di Kantor Direktorat Jenderal Pajak Wilayah Sumatera Utara, di Medan, pada Rabu (15/2/2023).
KPK telah mencium ketidakberesan kekayaan Raphael. Namun sejauh ini, lembaga tersebut belum dapat menemukan bukti korupsi.
KPK menganut UU Korupsi, di mana harus mendapatkan dua alat bukti yang membuktikan adanya korupsi agar kasus ini naik ke tingkat penyidikan hingga penuntutan.
Namun hal itu tidak mudah, seperti diungkapkan Wakil Direktur Pencegahan KPK Pahala Nainggolan.
“Ini tidak semudah yang kita bayangkan. Ini adalah transaksi keuangan yang tidak dapat kami peroleh dengan mudah,” katanya pada awal Maret.
Mengapa tidak mudah? Karena pengadilan pidana cenderung lebih menekankan pada bukti administrasi.
Jip Rubicon yang digunakan Mario Dandy Satrio saat insiden pelecehan seksual terhadap seorang anak dengan inisial D terjadi disita polisi.
Misalnya, mobil Rubicon yang digunakan Mario Dandy Satrio, putra Rafael, bukan milik Rafael menurut surat kepemilikannya.
Karena itu, di mata hukum, properti itu bukan milik Mario atau Rafael. Bahkan jika mereka belum membayar pajak, maka keluarga Raphael tidak dapat disalahkan, karena Rubicon bukan milik mereka secara administratif.
Hal yang sama ditemukan dalam kendali Rafael atas rumah dan perusahaan. Bukan atas namanya sendiri.
‘Tidak ada keributan’
Rafael Alun Trisambodo meminta maaf atas pelecehan terhadap putranya, Mario Dandy Satrio.
Namun mantan kepala PPATK Yunus Hussein mengatakan masalahnya tidak terlalu rumit. KPK bisa menggunakan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
Pasal 69 UU TPPU menyatakan: “Untuk dapat menyelidiki, mengadili, dan memeriksa dalam sidang pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang, tidak wajib membuktikan tindak pidana asli terlebih dahulu.”
Yang dimaksud dengan asal kriminal adalah sumber uang yang diperoleh secara ilegal, misalnya penyuapan.
Yunus juga merasa tidak sulit mencari barang bukti pidana dengan UU TPPU, karena semua transaksi keuangannya tercatat.
“Menurut saya, kalau melalui sistem keuangan, melalui perbankan, itu tidak rumit. Jejaknya akan ditangkap. Lebih ribet lagi kalau pakai uang tunai,” imbuh Yunus.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan siaran pers daring kasus Rafael Alun Trisambodo di kantor pusat Direktorat Jenderal Perpajakan, Jakarta, pada Jumat (24/2/2023).
Pejabat yang ikut membongkar penggelapan kasus pajak Gayus Tambunan juga menganggap pembekuan sementara rekening keluarga Rafael sudah tepat. Menurutnya, langkah ini menunjukkan indikasi adanya tindak pidana.
“Semua atau sebagian transaksi yang diketahui telah mengakibatkan tindak pidana,” kata Yunus.
Nilai transaksi yang mencapai ratusan miliar di dalamnya dapat dijadikan dasar bagi peneliti KPK untuk mulai menelusuri sumbernya.
“Yang paling penting adalah hasil dari kejahatan terlebih dahulu. Kalau dicuci, bisa diselidiki,” kata Yunus.
Bukti yang dapat digunakan
Setelah tiga dolar, pakar TPPU Yenti Ganarsih menilai KPK telah mampu menaikkan status penyidikan Rafael. Bukti yang diperlukan sudah cukup, katanya.
Alat bukti meliputi LHKPN, analisis aliran dana PPATK, saksi atau individu yang identitasnya digunakan untuk menipu kekayaan, serta saksi ahli.
“Itu modus yang sangat sederhana di TPPU. Jadi dari awal sangat sederhana,” katanya kepada BBC News Indonesia, Selasa (07/03).
KPK penuh pengalaman
Wakil Presiden KPK Alexander Marwata mengeluarkan siaran pers penahanan mantan bupati Sidoarjo Saiful Ilah di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Selasa (7/3/2023).
Pada kesempatan lain, pakar hukum pencucian uang Paku Utama mengatakan KPK memiliki pengalaman yang cukup dalam menangani kasus pencucian uang. Bahkan dari rangkaian kasus sebelumnya ditemukan lebih kompleks karena melibatkan perusahaan berlapis di seluruh negeri.
Kasus Innospec. Dalam hal ini, pejabat Indonesia menerima suap sekitar US$8 juta dari Innospec Limited sehubungan dengan pembelian timbal tetraetil atau aditif TEL yang digunakan dalam bensin bertimbal. Kasus ini melibatkan beberapa negara, termasuk Singapura, Amerika Serikat, dan Inggris.
Kasus Garuda Indonesia. KPK menyelidiki pejabat Garuda Indonesia atas dugaan suap untuk membeli mesin pesawat dari Rolls Royce Inggris.
Korupsi e-KTP. Dalam hal ini, diketahui bahwa banyak perusahaan yang bermain dan menyembunyikan transaksi hingga ke Singapura.
“KPK bisa berhasil, pelaku ditemukan, bahkan sampai tingkat divonis bersalah oleh pengadilan, dan aset terkait kejahatannya bisa disita untuk dikembalikan ke negara,” kata Paku Utama.
Selain itu, KPK juga baru-baru ini mendukung kelompok kerja akuntansi forensik yang baru dibentuk dalam beberapa tahun terakhir. Isinya adalah orang-orang yang kompeten di bidangnya untuk membongkar manipulasi dalam laporan keuangan.
“Sangat berperan dalam membantu penelitian ini,” kata Paku Utama.
Apa itu mode geng fiskal?
Namun, memang benar kostum yang dibuat bersama sulit dideteksi. Seorang mantan inspektur pajak di Direktorat Jenderal Perpajakan, Priatno Budi, mengatakan kasus geng karyawan ini sulit dideteksi “karena mereka berdua menyimpan rahasia.”
Setiap kali menggunakan jasa penasihat pajak, kata dia, biasanya akan ada “eksplorasi” oleh pelapor pajak. “Jika Anda ingin bermain, itu berarti terlibat,” kata Priatno.
Tetapi semua ini “kembali ke pertanyaan tentang moralitas.”
“Ada yang main, tapi kami tidak bisa menuduh karena tidak ada bukti,” kata Priatno yang juga mengajar di Universitas Indonesia.
Seperti diketahui, kasus dugaan harta tak wajar Rafael berawal dari penganiayaan seorang anak berinisial D oleh tersangka Mario Dandy Satrio, putra Rafael. Mario dikabarkan kerap menampilkan Jeep Rubicon dan Harley Davidson di akun media sosialnya.
